Alasan Pemerintah Menaikkan BBM

Protes keras terhadap rencana kenaikan harga BBM terus bergulir, namun pemerintah secara terbuka tetap memberikan alasan mengapa kebijakan ini harus diambil. Harga BBM saat ini yang berkisaran Rp. 4500,- /liter jauh lebih rendah dari pada harga pokok, sehingga pemerintah harus menutupi kekurangan subsidi dari APBN.

Sementara itu harga minyak dunia dan juga kebutuhan dalam negeri sudah sangat melonjak tinggi sehingga berdampak pada subsidi BBM yang menjadi semakin besar. Dalam APBN 2012, harga minyak mentah Indonesia mencapai US$.90/barrel sebagai patokan. Dan sesuai fakta selama bulan februari 2012 rata-rata harga minyak mentah mencapai US$.122,17/barrel. Pada tahun 2010 konsumsi BBM mencapai  35,8 juta kilo liter, sedangkan  pada tahun 2011 meningkat menjadi 38,5 juta kilo liter. Akibatnya subsidi untuk BBM sepanjang tahun 2012 diperkirakan melonjak dari 123,6 Trilliun menjadi 191,1 Trilliun.

Ketua DPP partai Demokrat di Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bapak DIDIK MUKRIANTO, mengatakan jika harga minyak dunia akan terus naik, sehingga subsidi akan melonjak naik diluar kemampuan Anggaran Negara. Sehingga pengeluaran tersebut akan menjadi beban bagi negara dikarenakan Dana Pembangunan Infrastruktur dan perbaikan kualitas rakyat miskin beralih ke subsidi BBM. Dan tentunya rakyat miskin akan menikmati manfaat yang besar ini jika harga BBM tidak bersubsidi lagi. 

Penyesuaian harga BBM ini adalah merupakan suatu kebijakan yang sangat cerdas dan juga tepat yang tidak bisa dihindarkan ditengah tekanan ekonomi dunia yang semakin kuat. Hal ini pula mengakibatkan asumsi dalam rencana strategis di APBN berubah.

Tidak ada seorang Presiden yang ingin mengambil suatu kebijakan yang dapat merugikan negara dan juga warganya sendiri, namun kepentingan bangsalah yang lebih diutamakan. Disamping itu pemangkasan subsidi juga bisa mencegah penyelewengan dan penyelundupan BBM, karena selama ini selisih dari harga subsidi dan non subsidi demikian besar.

Untuk itu seluruh komponen bangsa harus bisa menerima kebijakan tersebut, demi menyelamatkan bangsa dari resiko ekonomi yang kian berat dan berpotensi dapat merusak struktur perekoknomian bangsa Indonesia.

Namun jika ada pihak-pihak yang menetang kebijakan penyesuaian BBM, apalagi melakukan sebuah ancaman menurunkan pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Begitupun juga para partai koalisi yang menetang kebijakan penyesuaian BBM, dengan berperilaku seperti oposisi, itu perlu di evaluasi dan diberikan punisment.